Lensapewarta.com, Semarang – Sebagai bentuk penanaman sifat keterbukaan dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara. Selain itu juga sebagai sarana kontrol masyarakat, kerapihan administrasi dokumen harta, untuk menghindari fitnah, serta menguji integritas mereka.

Hal ini merupakan dampak peralihan kewenangan pengelolaan SMAN, SMKN dan SLB ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2017 lalu, kini kepala SMAN, SMKN maupun SLB se Jawa Tengah diminta menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), sebagai bentuk tindak lanjut keputusan Gubernur Jateng No 700/10 tahun 2017. tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Seperti dirilis dalam portal  Jatengprov dalam Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dilangsungkan di Ruang Multimedia SMA Negeri 3 Semarang, Selasa (16/1). sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widiarto SSos MSi menyampaikan sosialisasi e-LHKPN yang diikuti seluruh Kepala SMAN, SMKN, dan SLB se-Jawa Tengah yang diprakarsai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/10 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 07/ 2005, periode posisi harta yang dilaporkan sesuai dengan periode perubahan jabatan. Artinya, posisi harta saat menjabat kali pertama hingga memangku jabatan baru atau pensiun. Penyampaian LHKPN bisa berdasarkan periode perubahan jabatan atau disebut pelaporan khusus, yakni saat penyampaian LHKPN kali pertama menjabat atau pensiun dengan batas waktu penyampaian paling lambat tiga bulan setelah menjabat atau pensiun, yang disampaikan secara berkala dan periodik dengan batas penyampaian paling lambat 31 maret setiap tahunnya..  (sumber  Diskominfo Jateng) Foto : Inspektorat Jateng (tyo)


Diberdayakan oleh Blogger.