LENSAPEWARTA.COM, TEGALRAYA - Para pejabat di wilayah ternyata masih banyak yang bingung memahami  Undang Undang Pemilu pemilihan kepala daerah ( Pilkada) kada serentak 2018 yang saat ini  sedang ramai dilaksanakan di ta nah air.

" Kebingungan para pejabat ini karena merasa sering "disinisi"di tengah tengah masyarakat. Pada hal sebagai parat sipil negara (ASN) sudah jelas  dinyatakan harus netral, papar  Munawar,  S.Sos Camat Tarub Kabulten Tegal saat sebagai nara sumber dalam acara rapat koordinasi dengan para anggota petugas pengawas lapangan (PPL) wilayah Keca matanTarub Desa Karangjati, Senin (26/2)

Munawar menganalisa adanya sikap masyarakat yang "mensinisi" dirinya itu katanya dimaklumi karena regulasi Undang Undang yang ada masih menetapkan sebagai ASN memiliki hak pilih atau kewajiban memilih dalam Pemimpin Pilkada, sehingga kadang ada orang menanyakan "bapak sih milih siapa? "  terangnya

Selanjutnya terkait hal tersebut, dirinya pernah mengusulkan dalam sebuah forum, agar ke depan ada regulasi  netralitas ASN netral dan tak usah diberikan kewajiban memilih. "Jadi ASN benar benar netral,  ini peting,  agar tak disuudo ni dan lebih aman untuk menjaga diri dari fitnah, " tandasnya.

Namun Munawar berharap netralitas harus sampai ke tingkat aparat desa terutama para kepala desa dan lurah serta pamong pamong, sehingga mereka juga harus bisa menjaga netralitas, tegasnya

Menghadapi beban dicurigai karena masih punya hak pilih sehingga belum bisa dianggap benar benar netral ini permasalahannya sebagai arahan pada para petugas PPL bila ada oknum ASN melanggar ikut terlibat dalam dukung mendukung salah satu calon bisa dilaporkan ke atasannya dan oknum yang bersangkutan bisa dikenakan sangsi pelanggar an, jelas nya.

Di sisi lain Kapolsek Tarub, Azis Sugiarto nara sumber dalam masalah keamanan menyatakan tugas sebagai polisi diakui masih dihadapkan pada posisi delematis karena posisi yang diatur dalam ketetapkan undang undang Pemilu Pilkada ini terutama menyangkut pasal 338 " paparnya

Terkait permasalahan  di maksud jika terjadi pembunuhan dimana posisi polisi tidak bisa bertindak langsung mengingat adanya hirarki atau urutan kewenangan dari petugas pengawas lapangan hingga peng awas kabupaten, baru polisi bertindak setelah ada keputusan dari panwas kabupaten,  sehingga ini pun diperlukan penyempurnaan regulasi, jelas Kapolsek Tarub  Akp Azis Sugiarto.

Sedangkan dalam arahannya kepada para PPl Pemilu yang bertugas sampai di desa desa dia minta supaya cerdas dan cermat serta tanggap dalam membaca situasi terutama dalam menghadapi masa kampa nye para calon bupati dan wakil bupati dan harus peka.

"Contoh saya sendiri terus terang tidak  berani angkat jempol, pasalnya  barangkali ditafsiri mendukung salah satu calon, " paparnya. . (Samsudin / praktisi media di Kabupten Tegal)
Diberdayakan oleh Blogger.