Pewarta - Sebanyak 171 daerah akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Indonesia. Hal ini disambut baik Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti dirilis dalam siaran pers kominfo, rabu (31/01/2018) di Jakarta, Pemerinta menandatangani Nota Kesepakatan Aksi untuk melakukan koordinasi pengawasan konten internet dalam masa Pilkada serentak tahun 2018.

Secara gambaran Isi dari deklarasi tersebut antara lain menyerukan komitmen bersama untuk menghadirkan lingkungan informasi yang baik dan kondusif serta mendorong agar terbebas dari informasi palsu atau hoaks.

Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk memitigasi jalannya kegiatan kampanye melalui dunia siber yang melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Demi mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan pada masyarakat maupun para peserta Pilkada 2018, ketiga pemangku kepentingan ini sepakat untuk melakukan aksi koordinasi dan berkomitmen melakukan pengawasan kampanye dalam media internet.

Isi dari Nota Kesepakatan Aksi ini menyatakan bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk menyediakan analisis hasil pengawasan terkait media sosial dalam kampanye pemilihan umum. Sedangkan, KPU memiliki wewenang untuk menyediakan informasi terkait data Tim Kampanye serta akun media sosial peserta Pilkada yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kementerian Kominfo dalam hal ini memiliki wewenang untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan tersebut dan melakukan penanganan konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

Bahkan dalam mengantisipasi menyebarnya berita Hoak yang menimbulakan reaksi dalam pilkada tak hanya di lakukan oleh kominfo, tetapi juga oleh pihak TNI dan Polri melaui Patroli Cyber mengontrol media sosial yang beredar di masyarakat. Sangat berbeda kondisi pilkada saat ini dengan situasi pilkada tahun tahun sebelumnya, justru di tahun 2018 peran media sosial sangat luar biasa dan memiliki pengaruh yang masih besar dalam pilkada.(Red**/foto dok kominfo )


Diberdayakan oleh Blogger.