LENSAPEWARTA, COM, SLAWI-  Kalangan Industri Kecil  Menengah (IKM) yang jumlahnya mencapai ribuan dari berbagai jenis usaha di Daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah merasakan penerapan pengajuan ijin usaha harus menyertakan IMB (ijin mendirikan bangunan), dianggap berlebihan, pasalnya  para pengusaha IKM terpaksa banyak yang belum mengajukan ijin usahanya.

"Kami kan sedang merintis usaha, kami sudah punya bangunan rumah yang sudah saya tempati dan sudah ada IMBnya, tapi kenapa harus memproses IMB baru ya kami terus terang heran, ko mengajukan ijin usaha ujung ujungnya urusan IMB, lain kecuali kami bikin pabrik, itu harus, ini kan sebatas home industri, kecil kecilan, kok ribet banget, jadi kami tidak habis pikir bagaimana  pemkab Tegal membuat aturan, akhirnya kami jadi males melihat terlalu banyak birokrasi, maka kami  terpaksa protes ke pihak Dinas Perindustrian, "  aku salah satu anggota IKM di Slawi yang tak mau disebut namanya

Kabid Perindustrian, Ir Tulus Setyabudi yang ditemui secara terpisah (9/04) membenarkan adanya keluhan anggota IKM di kabupaten Tegal. Pihaknya juga sudah menjembatani ke dinas terkait yakni Dinas Perijinanan namun tak bisa ditolerir, karena alasan Peraturan Bupati.

 " Ini yang akhirnya menjadi hambatan terutama bagi pemodal kecil,  mereka menganggap pemkab terlalu berlebihan dalam membuat aturan, " ujar Ir Tulus menyambung keluhan para anggota IKM yang sempat mengajukan protes lewat dinas perindustrian.

Kepala Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Tegal  Drs Edy Siswoyo yang ditemui Damar Pots melalui kabid perijinan, Ir H Sukahar yang didampingi stafnya Ruli Risztiyo menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa melepas tanggungjawab begitu saja terkait pengamanan penerapan aturan Perda No 2 tahun 2012 menyangkut tentang retribusi daerah termasuk di dalamnya ada IMB sebagai income pendapatan daerah. "Kami sebatas pelaksana  kalau kami tidak bisa melaksanakan aturan resikonya bisa digantung," ujar Ir H Sukahar mengistilahkan secara ekstrim terkait resiko hukum bila tidak bisa menjalankan tugasnya.


Menindaklanjuti penjelasan tersebut, Sukahar menilai pihak dinas perindustrian dianggap kurang mampu menjelaskan aturan terhadap IKM. Padahal urusannya mudah, dan dinas perijinanan juga akan membantu IKM secara mudah, yang penting prosedural.

Selanjutnya walaupun mereka sudah punya rumah dan sudah punya IMB tapi bila mereka mengajukan ijin usaha tetap harus mengajukan IMB, misalnya dalam rumah  ada ruangan untuk kegiatan usaha ukuran  4 x 3 meter, maka biayanya 12 x Rp 4.100.

Dinas Perijinan juga membantu gambar lokasinya.
Ketika ditanya apakah termasuk jual membuat getuk atau gemblong singkong atau kupat bongkok di rumah untuk dijual harus menyertakan IMB, kata Sukahar tegas, "ya harus," .
Namun terkait keluhan IKM protes menilai Pemkan berlebihan. Menurut Sukahar pihaknya hanya sebatas  pelaksana, regulasi perda yang membuat adalah DPRD dan Bupati,  juga wakil bupati Hj Umi Azizah, SSos kata Sukahar pernah  kunjungan ke dinas perijinan juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa mengubah kalau sudah jadi perda dan kita hanya bisa melaksanakan tugas. (sam)
Diberdayakan oleh Blogger.